Wedakarna Tanggapi Isu Rencana Pendirian Desa Syariah di Bali

Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III

HINDUALUKTA-- Baru-baru ini, Isu dan ide dari Masyarakat Ekonomi Syariah ( MES ) yang disampaikan oleh Dadang Hermawan saat pelantikan MES Bali di Bank Indonesia beberapa waktu lalu tentang rencana pendirian Desa Syariah di Bali kini menjadi trending topic di media sosial khususnya dikalangan umat Hindu sehingga menjadi isu kontroversi yang mengarah pada isu SARA.

Sejumlah tokoh Hindu angkat bicara, termasuk Senator RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III. Dan sejumlah nasihat pun disampaikan oleh Shri Gusti Wedakarna saat pengurus ekonomi syariah di Bali hadir bersilaturahmi ke Istana Mancawarna Tampaksiring kemarin ( 23/11 ). Didampingi oleh Enong Ismail ( The Sukarno Center ) dan Widi Adnyana ( Ketua Umum Gerakan Satyagraha Sukla ), Senator RI Wedakarna menerima klarifikasi dan penjelasan langsung dari Dadang Hermawan.

"Saya ingin mengklarifikasi tentang ide Desa Syariah di Bali saat kami dilantik tempo hari. Saya kira itu tidak tepat,saya kira ada wartawan yang salah mengutip pernyataan saya. Semoga klarifikasi ini bisa membuat situasi tenang. Tidak semua kebijakan pusat itu bisa diterapkan didaerah. Kami dapat hikmah dari kejadian ini," tutur Dadang Hermawan yang juga Ketua STIKOM Bali itu.

Hal senada diungkap oleh Ismoyo (Tokoh Pengusaha Muslim) yang menyatakan agar hubungan antara umat Hindu dan Islam di Bali tidak terganggu dengan adanya isu ini.

"Saya adalah pendatang di Bali sejak 1989,kami bekerja di Bali dan tentu ingin berkontribusi di Bali. Kami memohon maaf jika ada pihak yang merasa berkeberatan dan kedepan berharap ada sinergi dengan DPD RI," ungkap Ismoyo yang putra Edhi Sunarsho ( Maestro Patung zaman Bung Karno).

Terhadap hal ini, Shri Gusti Wedakarna menyatakan menghargai gerak cepat dari MES Bali untuk menemui dirinya dan menyampaikan klarifikasinya.

"Saya beri nasihat pada Mas Dadang, bahwa saat ini isu Desa Syariah sudah menghangat di Bali. Yang menolak bukan hanya umat Hindu, tapi juga kalangan pariwisata, tokoh Puri, tokoh Griya, dan juga tokoh desa adat. Bahkan di medsos banyak juga umat Muslim di Bali yang menolak ide ini. Saya minta, jangan berhadapan dengan mayoritas Hindu di Bali, karena akan menghabiskan energi. Lebih baik energi dipakai merawat kebhinekaan. Sebagai pendatang (krama tamiu) saya minta untuk tidak merubah tatanan Bali, jika ingin buat Desa Syariah, silahkan buat saja dikampung masing – masing di Jawa sana. Dan saya akan tindaklanjuti klarifikasi ini. Yang penting kita redam dan harus ada komitmen bahwa tidak boleh lagi ada ide yang bertentangan dengan dresta adat," kata Wedakarna.

Lalu, apa yang akan dilakukan DPD RI?

"Isu ini sudah terlanjur merebak, tentu DPD RI harus menindaklanjuti aspirasi rakyat. Masalah ini sudah ditangani DPD RI, dan akan kita tuntaskan minggu ini.Yang penting MES Bali sudah mengklarifikasi dan memohon maaf kepada semeton Hindu yang keberatan. Kedepan ayo dibangun kerjasama MES dengan komponen di Bali dan semoga jangan lagi ada label – label syariah disebuah kebijakan publik. Kalau syariah diinternal umat Islam silahkan saja karena itu hak warga negara. Tapi jangan mengganggu tatanan budaya di Bali. Ada sesana tamiu yang harus direnungi," jelas dia.