Wedakarna Tegaskan Hapus Biaya Tiket Masuk Pura Selaka Giri

Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Kepala BBKSDA Provinsi Jawa Timur , Kementrian LH dan Kehutanan RI serta Kepala Taman Nasional Alas Purwo Di Banyuwangi

HINDUALUKTA-- Kasus Pura Selaka Giri, Blambangan (Kabupaten Banyuwangi) yang terdapat didalam kawasan konservasi alam Taman Nasional Alas Purwo menjadi perbincangan panas bagi masyarakat Hindu Banyuwangi beberapa waktu ini. Pasalnya umat Hindu yang ingin bersembayang dipura tersebut harus membayar mahal tiket sebelum masuk ke Pura.

Baca: Bali Akan Larang non-Hindu Budha Masuk PuraHindu

Suyanto, Aliansi Masyarakat Umat Hindu Banyuwangi mengatakan, mahalnya harga tiket tersebut terkait pelaksanaan PP Nomer 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan RI No.754 Tahun 2014 yakni adanya pungutan terhadap umat Hindu ( Pemedek ) dari seluruh Indonesia yang akan melakukan pesembahyangan ke Alas Purwo.

Pura Giri Selaka, Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.

Selain itu, kata dia, baru-baru ini juga terjadi sistem pembayaran karcis yang tidak akurat. Pasalnya 50 penumpang, mereka disuruh bayar 50, tapi karcis yang diberikan hanya 30. Untuk itu, pihaknya menuntut agar aturan tersebut segera dihapus.

“Kami menuntut pada Kemen-LH dan Kehutanan untuk mencabut aturan yang menyulitkan umat Hindu untuk melakukan persembahyangan. Bahkan kami mendapatkan laporan bahwa terjadi praktek pungli dilapangan. Ada bus yang datang dengan 50 penumpang, mereka disuruh bayar 50 tapi karcis yang diberikan hanya 30. Belum lagi masalah lainnya.Saya minta pada Bapak Gusti Wedakarna sebagai wakil umat Hindu untuk memperjuangkan hal ini.” ungkap Suyanto yang didampingi pengurus PHDI, The Hindu Center Of Blambangan , Peradah dan sejumlah komponen Hindu Banyuwangi.

Menanggapi hal itu, Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menilai hal tersebut sudah melanggar UUD. Maka dari itu, Wedakarna meminta Kementrian LH dan Kehutanan menerapkan harga tiket tidak keterlaluan.

Baca: Tempat Beribadah Muslim Ini Digugat Sebagai Kuil Hindu Kuno

“Terus terang, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan gesekan agama. Tapi jika ini dibiarkan, maka kasus SARA akan meletus. Sama seperti yang terjadi di Tolikara. Makanya saya turun hari ini untuk meredam hal ini. Saya tidak mau ada gesekan gara – gara tiket masuk. Coba anda lihat di Bali, mana pernah umat Hindu di Bali menghalangi umat lain untuk beribadah, dan saya juga minta keadilan di Banyuwangi ini. Memintakan tiket dan karcis untuk umat Hindu sembahyang itu ya kebangetan, melanggar Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945."

"Di Bali juga ada Taman Nasional Bali Barat, dan ada banyak pura didalamnya dan di Bali umat bebas beribadah. Jadi saya ingatkan Kementrian LH dan Kehutanan jangan memakai standar ganda. Jangan buat gaduh dan segera ayomi umat Hindu Banyuwangi sekarang juga, apalagi tadi bapak Asisten I Pemkab menyatakan bahwa jumlah umat Hindu di Banyuwangi ini adalah mayoritas kedua. Jadi hati – hati," sambung Shri Gusti Wedakarna.

Pintu Masuk Taman Nasional Alas Purwo

Selain meminta Kementrian LH dan Kehutanan jangan memakai harga tiket standar ganda bagi umat Hindu, Senator RI Gusti Wedakarna juga langsung mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomer : 01102014 / 101 – B.65 / P / REK.DPD-MPR RI / Bali / 11 /2015 yang intinya memoratorium tiket masuk ke Taman Alas Purwo khusus bagi umat Hindu.

“Hari ini saya keluarkan rekomendasi ini. Saya harap tidak ada pungutan terhadap umat Hindu. Nanti saya minta Presiden dan Menteri Kehutanan untuk mencarikan solusi merubah PP atau mengganti pasal – pasal yang merugikan dalam Peraturan Menteri. Selama itu belum turun, ya tidak boleh ganggu umat kami. Jika itu terjadi, silahkan umat Hindu di Bali untuk mengadakan gugatan hukum ke Menteri dan BBKSDA dan Taman Alas Purwo. Jika ini gagal, ya saya rekomendasikan reshuffle menteri ke Presiden.” pungkash Gusti Wedakarna.